kemukakan bahwa badan peradilan bersifat bebas dan tidak memihak

Pasal24 ayat (1) UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary) ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Penegasanini berarti bahwa tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara seperti Swaparja dan adat. d.Azas Obyektifitas Yaitu tidak memihaknya pengadilan (ps. 5 ayat UU 4/2004). Dalam memeriksa perkara maupun memutus perkara hakim harus obyektif dan tidak boleh memihak. Badankehakiman yang bebas dan tidak memihak; Pemilihan umum yang bebas; Kebebasan untuk menyatakan pendapat; Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi serta; Pendidikan kewarganegaraan. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa paling tidak ada sebelas prinsip pokok yang terkandung dalam negara hukum yang demokratis, yaitu: 1. Adanyapengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif Adanya peran nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga Negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah PengertianPolitik Luar Negeri Bebas Aktif. Menurut Mohammad Hatta, dalam melaksanakan politik luar negerinya maka negara Indonesia melaksanakannya secara "BEBAS" dan "AKTIF yang memiliki makna sebagai berikut: BEBAS berarti tidak memihak dalam hal ini netral terhadap kedua blok yakni blok barat dan blok timur. Vay Online Tima.

kemukakan bahwa badan peradilan bersifat bebas dan tidak memihak