10 kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan pancasila

tulisanini. Apakah ada kebijakan publik yang tidak pro publik? Bila mencermati berbagai kebijakan publik yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten atau kota) maka banyak yang ternyata tidak untuk kepentingan publik atau masyarakat umum. Banyak contoh bisa dikemukakan. Dalamkehidupan politik yang ada di Indonesia juga harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Tujuan dengan menjadikan pancasila sebagai ideologi politiik Indonesia adalah menciptakan politik yang kondusif, demokatis, bisa mencapai cita-cita Indonesia, serta mencapai tujuan Indonesia yang tercantum pada UUD 1945 alenea ke-4. Tujuankebijakan ini adalah menyelamatkan ideologi pancasila, yang dirasakan pemerintah telah mulai berkurang dipahami oleh masyarakat dan generasi muda. 5. Kesejahteraan Masyarakat. Tujuan akhir dari seluruh kebijakan yang dibuat adalah sesuai tujuan pembangunan nasional, yaitu kesejahteraan masyarakat. Setiap warga negara Indonesia harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila.Sebab, Pancasila merupakan dasar negara Republik indonesia. Perwujudan atau pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dapat dilaksanakan di seluruh sendi kehidupan, dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga berbangsa dan bernegara. Pancasilasebagai dasar negara berarti: • Setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan/atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna, antara lain bahwa, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen Vay Online Tima.

10 kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan pancasila